Jaga Inflasi Daerah, Polres Cimahi Salurkan 278 Ton Beras SPHP di GPM

Polres Cimahi, Jawa Barat, menyalurkan 278 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kegiatan gerakan pangan murah (GPM).

Polres Cimahi, Jawa Barat, menyalurkan 278 ton beras SPHP saat Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga inflasi daerah. Foto: Adi/trustjabar

trustjabar.com - Polres Cimahi, Jawa Barat, menyalurkan 278 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kegiatan gerakan pangan murah (GPM). Kegiatan itu juga sebagai upaya menjaga inflasi di Cimahi lantaran harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.

"Kami menyediakan 278 ton beras SPHP untuk masyarakat. Tentunya masyarakat bisa membelinya dengan harga murah," kata Kapolres Cimahi, Niko Adi Putra di Mapolres Cimahi, Rabu (20/8/2025).

Niko mencontohkan, untuk harga beras medium misalnya yang kini menginjak angka Rp 12.000/kilogram di pasar tradisional dan pengecer. Bahkan, harga beras premium di pasar saat ini mencapai Rp 16.000/kilogram.

Melihat kondisi itu, Polres Cimahi telah menyiapkan ratusan ton beras SPHP dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran. Hingga saat ini Polres Cimahi telah mendistribusikan beras SPHP tersebut sekitar 6 ton melalui kegiatan GPM yang berlangsung di Mapolres Cimahi. Serapan itu telah berlangsung selama satu pekan dengan harga yang lebih terjangkau.

"Beras SPHP kemasan 5 kilogram kami banderol Rp 50.000. Biasanya untuk kemasan yang sama itu Rp 55.000. Mudah-mudahan ini bisa turut meringankan beban masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan, ratusan ton beras tersebut harus terjual kepada masyarakat dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan. Menurutnya, hal itu demi membantu masyarakat yang membutuhkan beras murah di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah.

"Targetnya 3 bulan selesai ya, termasuk di jajaran Polres Cimahi. Dari 278 ton jatah di Polres itu hanya 20 ton. Kami sudah salurkan 6 ton, jadi sisa 14 ton lagi," ucapnya.

Selain menggelar GPM beras SPHP, lanjut Niko, pihaknya juga membentuk satuan tugas untuk mewaspadai peredaran beras oplosan. "Kita membentuk Satgas untuk mengawasi peredaran beras yang tidak sesuai takaran, serta beras oplosan," katanya. (Adi/trustjabar/R1)