trustjabar.com – DPRD Jawa Barat mengaku siap menindaklanjuti keluhan Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) yang mengklaim terdampak kebijakan gubernur. DPRD meminta, SP3JB menyertakan bukti faktual mengenai dampak aturan tersebut yang mengakibatkan ribuan orang terkena PHK.

Baca Juga : Gegara Kebijakan Gubernur Jawa Barat Larang Study Tour, Ribuan Orang Nganggur!

Sebelumnya, Ketua SP3JB Herdis Subarja dalam keterangan resminya menyebut, pelaku pariwisata kini terkapar atas kebijakan larangan study tour oleh gubernur. Hal itu buntut dari adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan study tour itu. Akibatnya, ribuan pekerja pariwisata kini kehilangan pekerjaannya. “Sepinya pesanan segmen layanan kepariwisataan dan wisata edukasi sekolah di Jawa Barat, berdampak pada pelaku pariwisata. Gegara kebijakan larangan study tour berpengaruh pada usaha penginapan, UMKM, sektor pariwisata lainnya di Jawa Barat,” tuturnya, kemarin.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menjelaskan, surat edaran itu memang menjadi kewenangan gubernur. Tujuan surat edaran itu agar orang tua siswa tidak terbebani dengan berbagai macam kegiatan di luar sekolah. Namun di sisi lain, aturan itu memberi dampak kepada pelaku pariwisata yang menjadi korban dari sisi ekonomi karena sepinya pesanan.

“Saya berharap agar temen-temen pekerja pariwisata, bisa menyampaikan data faktual terlebih dahulu berapa kerugiannya (dari kebijakan larangan study tour). Bisa dari data berapa perusahaan bus yang terpaksa menjual busnya akibat kebijakan itu. Kemudian soal dampak pekerja yang terkena PHK. Termasuk penurunan okupansi hotel dan lainnya,” ungkap Ono.

DPRD Jawa Barat Bakal Gelar Audiensi dengan Pelaku Pariwisata

Dengan data faktual itu, kata Ono, DPRD bisa merespon apa yang menjadi kekhawatiran para pelaku pariwisata. Bahkan, bisa mendiskusikannya dengan dinas pariwisata atau juga bisa langsung dengan Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga : HUT ke-80 RI, Dedi Mulyadi Soroti Masih Adanya Anak Putus Sekolah

Ia pun berencana bakal menggelar audiensi dengan para pelaku pariwisata dengan DPRD Jawa Barat. Saat ini, Ketua DPRD Jawa Barat sudah menerima surat permohonan audiensi itu.

Terkait desakan SP3JB soal pemakzulan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, Ono menilai hal itu tidak bisa serta-merta. Ia melihat, pihaknya tidak menemukan kesalahan yang dilakukan gubernur dengan menerbitkan surat edaran itu.

Ia menyarankan agar pelaku pariwisata Jawa Barat menyampaikan kondisi nyata. Sebab ia menilai antara SP3JB dengan gubernur ada persepsi yang berbeda. SP3JB menganggap adanya surat edaran itu membuat para pelaku pariwisata merugi. Sedangkan dari persepsi gubernur, tidak ingin memberatkan orang tua. (ecp/trustjabar/R1)