Lahan Seluas 7,6 Hektare Disiapkan Pemerintah Kabupaten Bandung Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Alokasi anggaran pembangunan Sekolah Rakyat tersebut sebesar Rp 200 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum berupa gedung permanen.

Bupati Bandung Dadang Supriatna (kiri) saat berkoordinasi dengan Mensos RI Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Foto: ist/Diskominfo Pemkab Bandung

trustjabar.com – Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengklaim telah menyiapkan lahan di Desa Lebakmuncang Ciwidey untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Alokasi anggaran pembangunan Sekolah Rakyat tersebut sebesar Rp 200 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum berupa gedung permanen.

Diharapkan nantinya pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat ini menjadi pusat pendidikan sekaligus pemberdayaan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bandung. Hal tersebut selaras dengan program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Terkait rencana pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung itu, Bupati Dadang Supriatna memastikan akan dimulai pada Oktober 2026. Hal tersebut Dadang ungkapkan dalam rapat koordinasi bersama Mensos RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, nantinya Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung itu akan menggunakan lahan seluas 7,6 hektare. Sekolah tersebut mampu menampung 2.000 pelajar mulai dari jenjang SD hingga SMA dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Bandung dalam sistem pendidikan berasrama. Selain ruang belajar, kawasan tersebut akan dilengkapi asrama, sarana olahraga, fasilitas ibadah, serta berbagai fasilitas penunjang pendidikan lainnya.

“Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung sudah kami rintis sejak dua tahun lalu. Lahan seluas 7,6 hektare sudah kami siapkan. Insyaallah pembangunan gedung permanennya akan dimulai Kementerian Pekerjaan Umum pada Oktober 2026,” ujar bupati.

Menurut Dadang, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis Presiden RI untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ia mengatakan, seluruh peserta didik akan tinggal di asrama dan mendapatkan pendidikan selama 24 jam. Selain mengikuti pembelajaran formal, para siswa juga akan dibekali pendidikan karakter sebagai bekal menjadi generasi unggul. Ia mengharapkan, keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung ini mampu menghasilkan lulusan yang dapat menjadi agen-agen perubahan, baik di lingkungan keluarga siswa maupun masyarakat.

“Sekolah ini tidak hanya mendidik anak-anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter mereka. Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat menjadi agen-agen perubahan bagi keluarganya dan masyarakat,” katanya.

Penyediaan Lahan Sekolah Rakyat Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bandung

Dalam kesempatan itu, bupati menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemkab Bandung, kata Dadang, bertanggung jawab menyiapkan lahan. Sedangkan untuk pembangunan gedung permanen dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung atas penyediaan lahan pembangunan Sekolah Rakyat ini.

“Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang telah menyiapkan lahan sehingga pembangunan sekolah ini bisa segera dilaksanakan,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional. Ketika anaknya lulus, lanjut Gus Ipul, diharapkan status sosial ekonomi keluarganya ikut meningkat. “Itulah tujuan utama Sekolah Rakyat," kata Saifullah.

Gus Ipul berharap keberadaan Sekolah Rakyat menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung. Sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. (cep/trustjabar.com/R1)