Pimpinan DPRD Jabar Siap Evaluasi Tunjangan Perumahan

Pimpinan DPRD Jawa Barat siap mengevaluasi tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp64 juta setiap bulan.

Konferensi pers pimpinan DPRD Jabar usai Rapim 9 fraksi tentang kesiapan evaluasi tunjangan perumahan. (Foto: Abbas/Trustjabat)

trustjabar.com - Pimpinan DPRD Jawa Barat siap mengevaluasi tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp64 juta setiap bulan. Besaran tunjangan ini menjadi sorotan karena terlalu tinggi dan memicu aksi demonstrasi bebeapa waktu lalu. Baca Juga: Kebijakan Larangan Study Tour, DPRD Jawa Barat Siap Tindak Lanjuti Keluhan Pekerja Pelaku Pariwisata

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan tunjangan perumahan untuk pimpinan sebesar Rp64 juta sebelum pajak. Pihaknya mendapatkan Rp44 juta bersih setelah potongan pajak.

“Angka tunjangan ini sebelum pajak dan itu pajak progresif jadi 30 persen. Kami selama ini menerimanya Rp44 Juta,” kata Iswara di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung,Selasa (9/9/2025).

Iswara mengakui bahwa tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sangat besar. Hal ini menjadikan salah satu tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat dalam demonstrasi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pihaknya telah membahas dan mencermati terkait dengan tuntutan yang massa demonstrasi. Terutama berkaitan dengan berbagai tunjangan yang diterima oleh anggota setiap anggota dewan.

Politisi Golkar ini mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi tunjangan perumahan setelah ada kesepakatan pada rapat pimpinan (Rapim). Pada Rapim tersebut hadir 9 Fraksi yakni Gerindra, Golkar, PKS, PDIP, PKB, Demokrat, NasDem, PAN dan PPP.

“Setelah tadi kami membahas para pimpinan DPRD dengan seluruh ketua Fraksi ada kesepakatan. Kami siap mengevaluasi tunjangan perumahan yang selama ini kami terima,” tandasnya.

Iswara menambahkan, untuk mekanisme evaluasinya tentu mengikuti proses yang ada dalam peraturan yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD provinsi Jawa Barat. Sehingga evaluasinya oleh Kemendagri. Yang jelas kami siap untuk itu (evaluasi),” ujarnya.(Abbas/trustjabar/R3)