trustjabar.com – Membahas wacana pengaturan ekspansi ritel modern di wilayah pedesaan, dua menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, rencananya akan bertemu. Pertemuan dua menteri tersebut yakni Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Baca Juga : DPRD Bakal Terus Awasi dan Evaluasi Kinerja Pendamping Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung

Berdasarkan informasi, pertemuan dua menteri tersebut menjadi penting untuk memperjelas arah kebijakan terkait keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mendag Budi Santoso menyebut, pihaknya belum mengetahui maksudnya seperti apa. Ia mengungkapkan hal tersebut seusai meninjau produk UMKM lokal di jaringan bisnis KAI Services di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

“Saya rencananya ketemu Pak Mendes. Saya belum tahu maksudnya seperti apa,” ucap Budi.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Perdagangan menegaskan belum ada kebijakan final terkait pembatasan gerai ritel berjaringan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menilai, Kopdes Merah Putih dan ritel modern memiliki pasarnya masing-masing.

“Koperasi itu diutamakan untuk menampung produk yang ada di desanya masing-masing. Dari puluhan ribu ritel modern berjejaring, sebagian besar masih berada di wilayah perkotaan. Hal itu karena pertimbangan demografi dan tingkat pendapatan masyarakat,” ucap Iqbal.

Iqbal berpendapat, dengan adanya kopdes dan ritel modern ini justru akan meng-encourage kemitraan antara koperasi desa dengan ritel berjejaring tersebut.

Komisi V DPR RI Usulkan Ritel Modern Hanya Sampai Kecamatan

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengusulkan agar ada pembatasan keberadaan minimarket hanya sampai tingkat kabupaten dan kecamatan. Hal itu, kata Lasarus, demi ekonomi desa. Ia juga membantah jika DPR meminta penutupan gerai ritel modern.

Baca Juga : Pemerintah Kota Bandung Dorong Investasi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

“Biarlah kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun memberi kesempatan pedagang sembako di desa dan dusun serta BUMDes atau koperasi desa,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta dua raksasa ritel modern menghentikan penambahan gerai baru di desa. Ia juga sekaligus mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak berencana menutup gerai yang sudah beroperasi. Melainkan mendorong moratorium izin pembukaan gerai baru di desa. Hal tersebut agar koperasi desa memiliki ruang untuk tumbuh.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu unit Kopdes Merah Putih, dengan sekitar 30 ribu ditargetkan beroperasi pada April 2026. (cep/trustjabar/R1)