Pelaku UMKM Menjerit Biaya di e-Commerce tak Ramah! Begini Kata Menkop saat Hadiri Rakornas Apindo di Bandung

Hadiri Rakornas Apindo di Bandung, Menkop Maman Abdurrahman buka suara soal tarif tidak ramah bagi pelaku UMKM yang ikut paltform e-commerce.

Saat menghadiri Rakornas Apindo di Bandung, Jawa Barat, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman buka suara soal adanya tarif tidak ramah bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan paltform e-commerce. Foto: Ghani Rahmat/trustjabar

trustjabar.com - Di tengah geliat pertumbuhan ekonomi digital, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses pasar online. Meski telah bertransformasi dan mulai memanfaatkan platform digital e-commerce, beban biaya pemasaran di platform tersebut justru menjadi hambatan baru yang membebani pelaku usaha kecil.

Hal itu diungkapkan langsung Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, dalam Rakornas Apindo di Kota Bandung, kemarin.

Menurut Maman, digitalisasi memang membuka akses luas. Akan tetapi, struktur biaya dalam ekosistem tersebut belum berpihak pada pelaku usaha mikro.

“Kita sadar, kalau bicara digitalisasi kita juga bicara ekosistem yang saling keterikatan. Kenyataannya, semakin banyak pelaku UMKM masuk ke e-commerce, justru makin tinggi biaya pemasaran yang harus mereka tanggung,” ujar Maman.

UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Bukan hanya karena jumlahnya yang mencapai puluhan juta unit, tapi juga karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Transformasi digital seharusnya menjadi momentum kebangkitan UMKM, namun harus berbarengan dengan kebijakan tarif yang adil.

Jualan Online, Pelaku UMKM Sektor Ini Terpaksa Potong Keuntungan

Maman menyebutkan, pelaku UMKM di sektor makanan, fesyen, hingga jasa mulai menyadari pentingnya berjualan secara online. Mereka telah aktif di berbagai platform e-commerce dan layanan antar.

Namun seiring meningkatnya partisipasi UMKM, beban biaya promosi, komisi penjualan, dan biaya layanan di platform digital semakin tinggi. Bahkan bisa memotong margin keuntungan UMKM cukup signifikan.

“Ini sedang kita cari solusinya. Jangan sampai semangat digitalisasi malah jadi bumerang bagi pelaku UMKM yang sedang tumbuh,” kata Maman.

Digitalisasi memang memberikan kemudahan akses pasar bagi pelaku usaha di daerah. Tanpa harus memiliki toko fisik di kota besar. Pelaku UMKM dari pelosok, kini bisa menjangkau konsumen di seluruh Indonesia.

Namun, tarif iklan, biaya layanan, hingga sistem peringkat produk seringkali membuat usaha kecil kesulitan bersaing dengan pelaku besar yang memiliki modal promosi lebih kuat. Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sedang mengupayakan perbaikan sistem digitalisasi agar lebih ramah UMKM.

Maman menegaskan, pihaknya aktif berdialog dengan berbagai penyedia platform digital untuk mencari skema win-win solution. “Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga keberpihakan. Kita ingin ekosistem digital tumbuh bersama UMKM, bukan hanya menguntungkan pelaku besar saja,” ujarnya. (Ghani Rahmat/trustjabar/R1)