Warga Desa Budiharja Bandung Barat Unjuk Rasa, Tuntut Transparansi Pengelolaan Anggaran

Warga Desa Budiharja, Kecamatan Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat, menggelar unjuk rasa pertanyakan transparansi pengelolaan anggaran.

Warga Desa Budiharja Bandung Barat menggelar unjuk rasa menuntut transparansi pengelolaan anggaran. Warga mendesak kepala desa segera turun dari jabatannya. Foto: Asep Awal/trustjabar

trustjabar.com - Warga Desa Budiharja, Kecamatan Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat, menggelar unjuk rasa. Aksi warga tersebut mempertanyakan soal transparansi pengelolaan anggaran dana desa.

Sejak pagi pada Jumat (10/10/2025) kemarin, puluhan warga ini terus berdatangan ke kantor Desa Budiharja. Beberapa warga bahkan membentangkan spanduk bertuliskan, ‘Jalan Bejat Rakyat Melarat, Ke mana Anggaran Desa’.

Dalam unjuk rasa warga Desa Budiharja itu, masyarakat membawa 13 tuntutan sekaligus meminta Kepala Desa Budiharja, Ahmad Syarif Hidayat mundur dari jabatannya.

Ketua Paguyuban Peduli Masyarakat Desa Budiharja, Pupung Saepul Mu'min menegaskan, kegagalan terbesar Ahmad Syarif adalah tidak adanya transparansi pengelolaan dana desa.

"Kami pastikan aspirasi ini akan terus berjalan, dan akan terus aksi damai ini berjalan sampai Kepala Desa Budiharja mundur," ujar Pupung.

Setelah menggelar unjuk rasa, warga Desa Budiharja pada Sabtu (11/10/2025) kembali melakukan koordinasi antar warga. Warga mengancam akan terus melakukan aksi hingga aspirasinya terjawab.

Tak hanya soal transparansi, praktik Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang ‘disulap’ menjadi lembaga simpan pinjam, menjadi sorotan warga. Sebab, dalam praktiknya simpan pinjam itu membebankan bunga pinjaman 20 persen. Warga mengaku hal itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini.

Pupung juga mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan kepala desa yang tidak terbuka dalam praktik penerapan bunga pinjaman 20 persen tersebut. "Saya tidak mau desa saya ini terindikasi menghalalkan bunga pinjaman 20 persen," kata Pupung.

Warga Gelar Unjuk Rasa, Kepala Desa Budiharja Jelaskan Ini!

Kepala Desa Budiharja Ahmad Syarif Hidayat mengakui adanya kesalahpahaman antara pemerintah desa dan warga. Namun, Ahmad mencoba meredam isu transparansi dengan memberikan penjelasan yang terkesan parsial dan melempar tanggung jawab.

Ahmad membantah tudingan tumpang tindih anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ia mengklaim, besaran yang sama adalah pencairan insentif guru secara berkala.

"Padahal itu adalah insentif guru PAUD yang kita cairkan dalam satu tahun bisa tiga sampai empat kali," ujar Ahmad.

Terkait kerusakan infrastruktur jalan, Ahmad berlindung di balik birokrasi. Ia menyatakan, ruas jalan sepanjang 3.500 meter di Desa Budiharja, beralih status menjadi jalan kabupaten. Peralihan status itu sejak Surat Keputusan Bupati Bandung Barat pada 27 Januari 2023. "Pemerintah Desa Budiharja tidak punya kewenangan untuk memperbaikinya," ungkap Ahmad.

Hal ini tentu saja membuat dilema yang kontradiktif. Ketika warga menuntut perbaikan dari kepala desa, namun kewenangan perbaikan berada di tingkat yang lebih tinggi. Dengan alasan kewenangan, seolah meninggalkan warga dalam kondisi jalan yang memprihatinkan.

Polemik lain yang meruncing saat unjuk rasa warga di Desa Budiharja adalah pemotongan insentif untuk petugas Linmas. Ahmad mengakui, insentif Linmas terpotong dengan alasan hal itu adalah kebijakan bersifat hirarkis birokrasi. “Pemotongan insentif Linmas ini sudah dari sananya (merujuk dugaan adanya kebijakan hirarkis birokrasi),” katanya.

Ahmad juga mengklarifikasi jika pemotongan insentif 110 pembimbing mengaji demi menjaga program lain tetap berjalan. Pemotongan insentif ini sudah terjadi sejak 2024 yang semula sebesar Rp 100.000 menjadi Rp 75.000. Hal tersebut lantaran adanya keterbatasan anggaran. Ahmad berdalih, pemerintah desa harus mengeluarkan APBDes sebesar Rp 135 juta per tahun hanya untuk insentif guru mengaji. Sedangkan total APBDes Budiharja saat ini Rp 1,135 miliar.

Warga mengancam akan terus melakukan unjuk rasa selama Kepala Desa Budiharja tidak mengakomodir aspirasi masyarakat. Tuntutan warga agar Ahmad mundur dari jabatan kepala desa, menjadi puncak kekecewaan buruknya komunikasi, dugaan ketidakjelasan penggunaan dana. Bahkan hingga kebijakan yang memangkas hak-hak petugas lapangan demi efisiensi. (Asep Awal/trustjabar/R1)